Tak Terima Hukuman Koruptor Diringankan, Menteri Ini Pilih Mundur

Kabar politik terbaru datang dari 'Negeri Jiran'. Sekretaris Jenderal Partai Democratic Action Party (DAP) di Malaysia mengundurkan diri dari Kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Keputusan tersebut ia lakukan sebagai bentuk protes atas putusan yang diberikan kepada tahanan kasus korupsi. 

Pada 18 September lalu, Raja Malaysia, Yang Mulia Sultan Ibrahim, menyetujui pengampunan bersyarat mantan Perdana Menteri Najib Razak untuk menjalani sisa hukuman SRC International di bawah tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028, dengan syarat membayar denda sebesar RM50 juta atau senilai Rp218 miliar.  

Putusan ini membuat menteri transportasi sekaligus sekretaris jenderal Democratic Action Party (DAP), Anthony Loke, mengajukan pengunduran diri. Loke menyampaikan bahwa tahanan rumah merupakan putusan yang sulit diterima.

Keputusan itu diumumkan setelah rapat komite eksekutif pusat DAP selama tiga jam yang membahas sikap partai terkait isu tahanan rumah tersebut.

"Kami merasa (tahanan rumah) ini sulit diterima. Bukan hanya oleh DAP, melainkan juga oleh sebagian besar masyarakat Malaysia. Jadi, setelah berdiskusi selama tiga jam, saya memutuskan akan mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Transportasi kepada Perdana Menteri," katanya dalam konferensi pers pada 19 September, setelah rapat kepemimpinan di kantor pusat partai, seperti dikutip dari The Straits Time.

"DAP menghormati bahwa kekuasaan pengampunan Raja tidak dapat dipertanyakan. Namun, kami berpendapat bahwa di negara kami tidak ada ketentuan hukum atau preseden untuk seorang narapidana yang telah divonis ditempatkan di bawah tahanan rumah," sambung Loke.

Ketika ditanya tentang pengunduran Loke sebagai menteri, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengaku telah mengetahui keputusan Loke. Namun, ia belum membahas hal ini secara langsung dengan Loke.

"Saya mengerti karena dia (Anthony Loke) adalah orang yang berprinsip dan secara konsisten menentang langkah-langkah yang dapat memberi kesan bahwa kita lemah atau lunak terhadap korupsi, terutama ketika banyak orang lain, termasuk pelaku korupsi kecil, menghadapi tuntutan,” tutur Anwar.

"Jadi, lebih baik saya bertemu dengannya, mendengar pandangannya lalu mengambil keputusan," sambungnya.

Ketua DAP Wanita, Teo Nie Ching, mengatakan,"Keberanian dan kebijaksanaan Loke dalam mengambil keputusan berani di momen kritis ini sangat mencerminkan kepemimpinannya, sekaligus mencerminkan prinsip DAP yang sudah lama dipegang teguh."

"Demi transparansi dan akuntabilitas publik, DAP Wanita mendesak pemerintah untuk mengungkap risalah resmi rapat Dewan Pengampunan. Publik berhak mendapatkan kejelasan penuh mengenai pertimbangan dan proses yang mengarah pada keputusan ini," tambahnya.

Namun, sejumlah analis menilai Loke seharusnya tidak menawarkan diri untuk mundur dari Kabinet.

Adib Zalkapli, managing director firma konsultan Viewfinder Global Affairs, mengatakan, "Jika DAP benar-benar percaya bahwa pemerintahan ini harus terus berjalan hingga akhir masa jabatan, seharusnya mereka bertahan pada status quo dan justru mengkritik UMNO serta PAS karena mendorong pembebasan Najib."

"Mereka bisa bertarung di pemilu berikutnya di luar koalisi Pakatan Harapan pimpinan Anwar, dan menunjukkan bahwa mereka memiliki pandangan independen," sambungnya.

Pengunduran Anthony Loke berdampak pada kemungkinan perubahan struktur Kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim.  Meskipun mengundurkan diri, Loke menjelaskan bahwa partainya akan terus mendukung Anwar, yang memimpin koalisi Pakatan Harapan (PH), hingga ia mengadakan pemilihan umum yang dijadwalkan awal 2028.

Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!