Alasan Pemerintah RI Tunda Penerapan Label Khusus Makanan Tinggi Gula dan Garam

Penerapan label khusus atau nuri-level pada produk makanan tinggi gula, garam, dan lemak termasuk salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi risiko obesitas.

Namun, belum lama ini pemerintah mengumumkan akan menunda penerapan label khusus itu, Bunda.

Hal ini diungkap langsung oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi. Ia mengatakan kebijakan itu baru di tahap sosialisasi tahun ini dan baru akan dilakukan pada 2027.

“Mulai akhir 2025, Kementerian Kesehatan akan mengizinkan perusahaan (makanan minuman) menggunakan label traffic light buatan sendiri pada produknya, sebelum pembatasan berlaku dua tahun kemudian (2027),” ujar Nadia, dikutip dari laman CNN Indonessia, Senin (8/9/2025).

Sementara itu, mundurnya penerapan nutri-level merupakan hasil dari lobi yang dilakukan Amerika Serikat (AS). Trump dan pemerintahannya mendesak Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencana penerapan label makanan tinggi gula, garam, dan lemak tersebut.

Nadia juga menambahkan bahwa sejumlah negara, termasuk AS, mempertanyakan kebijakan baru Pemerintah Indonesia. Namun, ini sebenarnya upaya Indonesia menekan risiko obesitas yang meningkat dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir.

Para produsen makanan Amerika sempat protes dengan rencana Pemerintah Indonesia. Menurut mereka, bakal ada dampak signifikan terhadap ekspor makanan minuman ke Indonesia senilai US$54 juta alias Rp883 miliar (asumsi kurs Rp16.364 per dolar AS).

Pemerintah Indonesia mengumumkan hendak mengadopsi sistem Nutrigrade yang diterapkan Singapura. Pemerintah ingin mewajibkan produsen makanan dan minuman tinggi gula, garam, dan lemak untuk mencantumkan label khusus.

TERUSKAN MEMBACA KLIK DI SINI.

Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar dan klik di SINI. Gratis!