Kisah Shoko Kawata Jadi Wali Kota Jepang Pertama Ambil Cuti Melahirkan, Tuai Pro-Kontra

Cuti melahirkan sedianya merupakan hak setiap perempuan pekerja di mana saja. Tetapi, keputusan wali kota di Jepang ini untuk ambil cuti melahirkan picu pro & kontra.

Ya, sebagai pejabat publik memang sulit untuk rehat sejenak mengingat deretan tugas yang perlu dilakukannya tak ada habisnya. Bahkan, untuk mengambil haknya pun seperti cuti hamil atau melahirkan sepertinya sulit terwujud. Tak heran, ketika ada pejabat publik seperti wali kota di Jepang mengajukan cuti melahirkan, justru menimbulkan reaksi dari kalangan umum.

Kisah wali kota di Jepang ambil cuti melahirkan 

Kisah itu bermula saat wali kota yang memimpin sebuah kota kecil di Jepang Barat mengumumkan bahwa ia akan mengambil cuti hamil. Namun di luar dugaan, reaksi dari luar di luar ekspektasinya. 

"Saya sangat terkejut karena reaksinya sangat besar," kata Shoko Kawata seperti dikutip dari laman BBC.

Hal ini memang wajar mengingat saat ini tidak ada kerangka hukum bagi pejabat terpilih lokal untuk mengambil cuti ketika mereka memiliki bayi. Kawata pun sedianya tidak akan mengambil cuti hamil secara resmi. Sebagai gantinya, ia menugaskan wakilnya, Shigeto Nose, untuk sementara menjalankan perannya.

Terkait cutinya tersebut, Kawata memang sudah mengutarakannya dalam konferensi pers pada Mei lalu. Ia mengatakan akan cuti dua bulan sebelum dan dua bulan setelah tanggal perkiraan kelahirannya pada pertengahan Desember. Dengan keputusannya tersebut, ia tercatat mencetak sejarah sebagai wali kota pertama di Jepang yang mengambil cuti hamil.

Semua orang di tempat kerja, yang rata-rata usianya 39 tahun, mendukungnya, katanya. Namun, hal itu tidak terjadi di kalangan masyarakat umum, yang telah mengungkapkan berbagai pandangan dalam ribuan unggahan X dan beberapa video YouTube.

Beberapa dari masyarakat mengatakan memiliki bayi itu memang sulit dan Kawata sebenarnya sudah melakukan yang terbaik. Hanya saja, masyarakat Jepang gagal merancang sistem dengan mempertimbangkan kehamilan, klaim seseorang.

Sementara ada juga komentar yang lain mengatakan Kawata memberikan contoh yang luar biasa dengan mengutamakan keluarganya dan mempermudah perempuan lain untuk terjun ke dunia politik.

Namun, para kritikus berpendapat bahwa meninggalkan tugas publik adalah perilaku 'tidak bertanggung jawab'. Menurut mereka, jika Kawata ingin hamil dia seharusnya melakukannya sebelum menjabat. Seseorang mengatakan pejabat tinggi yang ingin mengambil cuti panjang seharusnya mengundurkan diri. Ada juga komentar lainnya yang bersikeras bahwa gaji harus dipotong selama cuti melahirkan.

Dengan banyaknya kritik tajam yang masuk, Kawata menepis hal tersebut. Ia menyatakan bahwa ia menikmati pekerjaannya dan percaya bahwa sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk memiliki anak dan memulai sebuah keluarga.

"Jika kita mengkritik politisi yang mengambil cuti melahirkan, itu berarti kita secara efektif mengecualikan semua perempuan berusia 20-an hingga 40-an, perempuan yang mampu hamil dari jabatan publik."

Shinji Ishimaru, mantan Wali Kota Akitakata di Prefektur Hiroshima, percaya bahwa masalah sebenarnya adalah mencari cara untuk memastikan tugas-tugas tetap dilakukan selama cuti melahirkan.

Sebenarnya, orang-orang setuju bahwa cuti melahirkan itu baik, katanya di saluran YouTube-nya, tetapi ia ingin kasus ini memicu diskusi konstruktif tentang menemukan solusi yang tidak mengganggu pekerjaan pemerintah kota.

Kawata menjadi wali kota perempuan termuda di Jepang pada usia 33 tahun. Ia lulus dari Universitas Kyoto dengan gelar di bidang ekonomi sebelum mengejar karier di pemerintahan dan politik lokal. Ia menikmati upacara minum teh, mengenakan kimono, dan mengunjungi kuil dan candi, berdasarkan halaman profil resminya.

Dan ia telah naik pangkat di kancah politik yang sangat didominasi laki-laki. Hingga tahun lalu, hanya sekitar 4 persen dari 1.720 pemimpin kota di Jepang yang diisi perempuan.

Meskipun negara ini sekarang memiliki perdana menteri perempuan pertama, pemerintah secara teratur mendapat kritik karena tidak melakukan cukup banyak untuk mendorong lebih banyak perempuan terjun ke politik.

Beberapa pihak mengatakan bahwa kabinet yang didominasi laki-laki dan Partai Demokrat Liberal  yang berkuasa, yang telah memerintah Jepang selama sebagian besar sejarah pasca-perangnya, merupakan bagian dari masalah tersebut.

Sebuah survei Kantor Kabinet yang dirilis pada Juli 2025 mengidentifikasi beberapa hambatan yang mencegah perempuan memasuki dunia politik salah satunya kehamilan. Selain itu muncul juga anggapan bahwa politik adalah pekerjaan laki-laki, dan pelecehan.

Jepang memang menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia tetapi secara konsisten berada di peringkat rendah dalam indeks kesenjangan gender. Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia pada Juni 2025, Jepang berada di peringkat ke-118 dari 146 negara. Jepang adalah negara G7 dengan kinerja terburuk dalam hal kesetaraan gender.

Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!